Gula Sawit Sumber Ekonomi Baru


Gula merah bisa dihasilkan dari batang kelapa sawit dan pembuatannya sangat sederhana serta hasilnya bernilai ekonomi tinggi. Bagi petani sawit yang mau menambah pendapatan, inovasi ini menjadi sumber ekonomi baru dan hasilnya sangat besar.

Hal tersebut disampaikan Kabid Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, kepada Serambi, di ruang kerjanya, beberapa hari lalu. Menurutnya, hal tersebut bisa dilaksanakan dengan program replanting (peremajaan) sawit rakyat.

Seperti yang telah diketahui bahwa tahun ini Aceh mendapat kuota dana replanting sawit 12.258 hektare (Ha) di tujuh kabupaten, yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Singkil, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Bapak Azanuddin juga mengatakan bahwa dalam program replanting ini, selain mengganti tanaman tua dan tanaman muda yang produksi tandan buah segar (TBS)-nya di bawah 10 ton Ha/tahun dan yang berasal dari bibit ilegal, untuk Aceh kita akan arahkan pada beberapa inovasi kegiatan.

Satu buah batang sawit yang berumur di atas 15 tahun, dapat menghasilkan nira 3-15 liter per 24 jam dan mampu mengeluarkan nira antara 2-3 bulan. Hal ini tergantung pada umur tanaman, kondisi batang yang sehat, dan lokasi batang sawit tersebut ditanam. Bapak Azanuddin juga mengatakan bahwa bila rata-rata lima liter per 24 jam selama dua bulan, per batang sawit akan menghasilkan nira sebanyak 300 liter.

Dari 300 liter nira, dapat menghasilkan gula merah 60 kilogram (Kg) atau sekitar 20 persen dari nira yang ada. Harga jual gula merah di pasaran Medan Rp 15.000-20.000 per Kg. Bila dirata-ratakan Rp 10.000 per Kg, selama dua bulan (60 hari) bisa menghasilkan Rp 600.000 per batang kelapa sawit. Jika dikalikan 100 batang (100 batang rata-rata per hektare), maka dalam dua bulan petani sudah bisa mendapat uang Rp 60 juta.

Oleh karena itu, pemanfaatan batang kelapa sawit menjadi gula merah merupakan sumber ekonomi alternatif baru bagi petani sawit yang ingin menambah pemasukan dan hasilnya sangat besar.

Salah satu bagian dari tanaman kelapa sawit yang dapat menghasilkan gula merah dari batang sawit yang sudah ditebang. Inovasi itu, selanjutnya, dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama,  setelah tanaman sawit ditebang, batangnya yang sudah tumbang dimanfaatkan nira sebagai bahan baku untuk pembuatan gula merah.

Kegiatan selanjutnya setelah 2-3 bulan,  batang sawit yang sudah diambil niranya dicincang untuk pembuatan pupuk kompos. Langkah itu, bisa mengurangi biaya produksi petani untuk membeli pupuk, baik kimia maupun pupuk organik. Selain itu juga bisa dibuat untuk pelet dan lainnya dari limbah sawit.

Kegiatan keempat adalah lahan yang sudah bersih, akan dimanfaatkan untuk tumpang sari pajale (padi, jagung, dan kedelai) yang juga akan mendapat bantuan dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI. Dengan demikian, lahan replanting tanaman sawit tersebut bisa menambah luas tambah tanam (LTT).

Kegiatan terakhir adalah semua petani yang mengajukan dan mendapat program replanting ini akan diikutkan dalam program ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil atau Pembangunan Sawit Berkelanjutan). Berdasarkan Permentan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kepala Sawit, ISPO diwajibkan bagi perusahaan, sedangkan bagi petani bersifat sukarela.

Adapun daerah yang telah menerapkannya adalah di Desa Alue Leuhoop, Kecamatan Cot Girek Aceh Utara. Sedangkan hasil yang di dapat sekitar 16 liter per 24 jam, dan harga jual di pasar Lhoksukon, Aceh Utara, mencapai Rp 17.000 per Kg.

Bapak Azanuddin juga berharap dengan dana otsus yang ada akan melaksanakan pelatihan cara pembuatan gula merah dari batang sawit kepada petani sawit yang mendapat program replanting.

 

Editor    : Bakri

Sumber : serambinews.com

 

Pelaku Usaha Wajib Gunakan Biodiesel Per 1 September 2018


Pemerintah telah menyelesaikan persiapan menjelang pelaksanaan program wajib memakai biodiesel 20 persen atau B20 pada 1 September 2018 mendatang.

Melalui aturan ini, para pelaku usaha wajib untuk menggunakan biodiesel. Hal itu tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015, belum lama ini.  Menteri Koordinator BIdang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Perpres penggunaan biodiesel telah di tandatangani sejak 15 Agustus 2018.

Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Revisi Kedua Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Program Mandatory B20. Darmin menjelaskan, revisi yang dilakukan adalah mengenai perluasan insentif biodiesel B20, dari yang sebelumnya hanya untuk Public Service Obligation (PSO) (BBM bersubsidi) nantinya juga akan diterapkan untuk non-PSO (nonsubsidi). Adapun implementasi mandatory biodiesel B20 dilakukan untuk menghemat devisa negara. “Alat-alat transportasi angkutan maupun kapal laut, alat-alat berat di pertambangan, maupun kereta api. Bahkan alat-alat angkutan di militer masuk. TNI minta waktu dua bulan untuk mencoba alat tempur mereka, apakah akan berpengaruh secara negatif atau tidak,” tutur Darmin.

Di satu sisi, program wajib menggunakan biodiesel juga diharapkan dapat mengatasi kelebihan pasokan sawit sebagai dampak menurunnya ekspor Crude Palm Oil (CPO) karena berbagai faktor.

Berdasarkan data terakhir, produksi CPO pada Mei 2018 tercatat sebesar 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibanding produksi April sebesar 3,72 juta ton.

Kelebihan jumlah minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan biodiesel B20 pengganti BBM.

“Kelebihan pasokan dimungkinkan untuk diserap melalui program biodiesel karena saat ini utilisasi produksinya baru sekitar 30 persen atau setara 3,5 juta kiloliter per tahun dari total kapasitas terpasang. Ini menunjukkan serapan produksi biodiesel domestik sangat mungkin ditingkatkan,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Boestami.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyebut ketika B20 sudah dijalankan secara penuh, pemerintah bisa menghemat devisa yang selama ini digunakan untuk impor solar.

Saat ini, Indonesia mengimpor solar hingga 5,5 miliar dollar AS per tahun di mana kebutuhan impor solar mencapai 21 juta dollar AS per hari.

Penulis  : Andri Donnal Putera

Sumber : Kompas.com

Menkeu: Indonesia Bisa menjadi Pelaku Utama di Industri Sawit Global


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi pelaku sektor sawit terbesar di dunia. Kelebihan Indonesia dalam sektor kelapa sawit dipandang harus dimanfaatkan secara maksimal, terlebih sudah ada negara-negara lain yang melihat peluang dari bisnis kelapa sawit.

Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa ini hal tersebut bukan tanpa alasan. Saat bekerja di Bank Dunia, beliau pergi ke beberapa negara mulai dari negara Afrika sampai Amerika Latin. Mereka sudah memikirkan memiliki insiatif membangun kelapa sawit di berbagai daerah tersebut. Kebanyakan perusahaan itu dari Asia, yaitu Malaysia.

Indonesia bisa menjadi  setting regulation, formulate dan influence policy bagi masyarakat dunia dalam perkebunan kelapa sawit

Sri Mulyani menjelaskan, potensi ekspor Indonesia untuk kelapa sawit terhitung cukup besar. Dari data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), produksi kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) hingga Mei 2018 mencapai 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan posisi April yang sebesar 3,72 juta ton. Namun, saat ini ekspor kelapa sawit Indonesia terkendala sejumlah hal. Di antaranya adalah karena tensi pasar global yang tinggi serta ada kampanye negatif terhadap produk sawit asal Indonesia yang dilakukan oleh berbagai negara. Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia masih menjadi pemain internal dan selalu defensif. jika Indonesia bisa jadi pelaku dunia, maka dapat melakukan setting regulation. Bahkan, bisa melakukan formulate dan influence policy.

Dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor sawit, Sri Mulyani juga berpesan agar BPDPKS bekerja sama dengan pelaku industri kelapa sawit. Mereka didorong untuk menyusun strategi dalam rangka mendorong sektor sawit agar bisa lebih luas lagi, salah satunya dengan merambah ke negara-negara tujuan ekspor baru.

Penulis : Andri Donnal Putera

Sumber : Kompas.com

Pertamina Kekurangan Bahan Campuran B20


PT Pertamina (Persero) mengalami kekurangan pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) atau bahan campuran biodiesel B20 dari badan usaha yang memproduksi bahan bakar nabati (BBN).
“Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun penyaluran B20 tergantung pada suplai FAME, di mana hingga saat ini suplai belum maksimal didapatkan,” kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati
Dari 112 terminal BBM, baru 69 terminal BBM yang sudah menerima penyaluran FAME. Sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas’ud Khamid mengatakan, keberhasilan Pertamina untuk mendukung program pemerintah tersebut memang sangat bergantung keberlanjutan suplai FAME dari para produsen.

Dia mencontohkan, terminal BBM Plumpang di Jakarta sepanjang 15-20 September 2018 tidak bisa optimal memproduksi B20 karena kekurangan pasokan dari produsen FAME. Sementara di sisi lain, Pertamina tetap harus memproduksi BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pertamina punya 112 terminal BBM, kami siap semua untuk mengolahnya sepanjang suplai ada dari mitra yang produksi FAME. Begitu FAME datang bisa langsung kami di-blending dan jual,” ucapnya.
Mas’ud menyebutkan, total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan non subsidi yaitu sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun.
“Total konsumsi solar subsidi dan non subsidi 29 juta kiloliter per tahun, ” ujarny
Mengenai sanksi denda sebesar Rp 6.000 per liter bagi badan usaha BBM yang tidak melakukan pencampuran FAME, Mas’ud menyatakan pihaknya akan berdiskusi dengan pemerintah terkait hal ini.
“Denda ini kami dukung supaya disiplin. Tapi kalau kondisi di lapangan suplai FAME-nya tidak ada, kami juga tidak bisa mengolah dan menyalurkan B20. Jadi ini harus didiskusikan lagi dengan pemerintah,” ujar dia.
Mas’ud menegaskan perseroan berkomitmen terus mendukung seluruh kebijakan pemerintah. Pertamina berharap perluasan penggunaan B20 pada produk BBM Diesel ini dapat mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan bagi kendaraan pribadi, sekaligus dapat mengurangi impor BBM sehingga akan berdampak pada perbaikan neraca perdagangan dan penggunaan devisa negara.

Pada dasarnya, menurutnya, PT Pertamina (Persero) mendukung kebijakan mandatory Biodisel 20 persen (B20) yang dicanangkan pemerintah mulai 1 September 2018.
Saat ini 112 terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina telah siap mengolah minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) untuk dicampur ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar guna penerapan B20 dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Penulis : Erlangga Djumena

Sumber: Kompas.com

Lemak Jenuh dalam Minyak Kelapa Sawit Tak Mutlak Bahayakan Jantung


Anggapan bahwa asam lemak jenuh yang terkandung dalam minyak kelapa sawit menjadi penyebab penyakit jantung dengan meningkatkan kolesterol, rupanya tak sepenuhnya benar.

Hal ini disampaikan oleh Prof Dr Ir Sri Raharjo MSc dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (Perdoki) di Melia Purosani Yogyakarta kemarin, Minggu (23/9/2018).

Dalam pertemuan yang mengusung tema ‘The Role of Occupational Medicine in Keeping The Workers in Their Job’ tersebut, Sri menjelaskan bahwa kaitan antara keduanya tidak sepenuhnya benar.

Bahkan pihaknya mengklaim minyak kelapa sawit lebih baik ketimbang minyak nabati dari sumber lain.

“Masyarakat sering kali mengasumsikan lemak jenuh menyebabkan penyakit jantung dengan meningkatkan kolesterol dalam darah, informasi ini yang sudah kadung menjalar dan diadvokasikan kepada masyarakat selama lebih dari 30 tahun ini sehingga banyak yang mengira harus menghindari minyak kelapa sawit untuk mengurangi lemak jenuh agar tak terkena penyakit jantung, padahal faktanya akhir-akhir ini tidak demikian,” katanya saat ditemui Tribunjogja.com.

Bahkan pihaknya menjelaskan, penelitian akhir-akhir ini tidak menunjukkan secara signifikan antara pengurangan penggunaan minyak kelapa sawit terhadap berkurangnya angka penyakit jantung yang disebabkan oleh kolesterol.

“Studi terbaru, menunjukkan bahwa gambaran yang sebenarnya lebih rumit dari itu. The Europian Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Netherlands Cohort menyatakan hubungan antara asam lemak jenuh diet dan penyakit jantung iskemik bergantung pada jenis dan sumber asam lemak, bahkan beberapa penelitian terbaru menemukan bahwa tidak ada kaitan antara lemak jenuh dan penyakit jantung,” lanjutnya.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini menilai minyak kelapa sawit justru tidak mengandung asam lemak trans (trans fat free) namun mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh dengan proporsi yang seimbang.

Informasi maupun advokasi yang dilakukan pun nampaknya masih perlu dikaji ulang untuk benar-benar memberikan rekomendasi yang tepat kepada masyarakat agar tak banyak yang dirugikan. Di Amerika sendiri rekomendasi penghindaran penggunaan asam lemak jenuh dalam minyak kelapa sawit sudah diadvokasi maupun direkomendasikan oleh pemerintah sejak lebih dari 30 tahun lalu dan faktanya justru penyakit jantungdisana tetap meningkat.

“Advokasi maupun rekomendasi pemerintah di amerika serikat untuk menghindari lemak jenuh sudah ada daridulu. Masyarakat mereka patuh bahkan produsen pun patuh tapi faktanya insiden penyakit jantung disana bukannya menurun malah tetap meningkat. Hal ini yang perlu ditinjau kembali untuk mengeluarkan rekomendasi dan advokasi kepada masyarakat tersebut,” bebernya.

“Minyak kelapa sawit justru mengandung pitosterol, senyawa yang secara ilmiah terbukti membantu menurunkan kolesterol”

Kendati demikian, pemberi informasi advokasi dan rekomendasi yang berada di Amerika serikat tersebut justru mengkaitkan fenomena peningkatan penyakit jantung di sana dengan konsumsi gula.

“Dan justru untuk menekan penyakit itu mereka mengkambinghitamkan Gula. Bahkan beberapa aktivis sampai menganggap gula adalah toxic. Tentu ini yang perlu diluruskan,” katanya.

Sementara itu, Dr Harianto MS SpOK sekaligus perwakilan Perdoki menuturkan bahwa minyak kelapa sawit memiliki kandungan yang kaya akan vitamin E khususnya tokoferol dan tokotrienol. Yang mana zat ini bertindak sebagai antioksidan dalam tubuh. Selain itu, kandungan zat ini pun juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

“Minyak kelapa sawit justru mengandung pitosterol, senyawa yang secara ilmiah terbukti membantu menurunkan kolesterol,” sambung Harianto.

Ia pun menilai senyawa yang terkandung dalam minyak kelapa sawit banyak memberikan manfaat bagi tubuh seperti memperbaiki fungsi otak, mengurangi resiko penggumpalan darah arteri (efek antitrombotik) dan menurunkan tekanan darah.

“Sebagai minyak yang berasal dari tumbuhan, minyak kelapa sawit justru banyak memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Minyak nabati pohon jenis serabut ini sejatinya banyak mengandung unsur vitamin dan protein yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh manusia. Pada intinya mengkonsumsi minyak kelapa sawit tidak berbahaya,” pungkasnya.

Penulis : Wahyu Setiawan Nugroho

Sumber: Tribunjogja.com

 

Investor Maroko Tanamkan US$800 Juta untuk Pabrik Gula Terintegrasi


Konglomerasi dari Maroko Grup GDTC menanamkan modal sebesar US$800 juta di Indonesia untuk membangun perkebunan tebu dan 2 pabrik gula yang terintegrasi dengan peternakan sapi potong seluas 20.000 ha di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Perusahaan baru di bawah naungan GDTC Grup itu bernama PT GDTC Majestic Agro Industri. Perkebunan tebu itu diproyeksikan akan panen pertama pada dua tahun dari sekarang. Oleh karena saat ini masih dalam tahap perbibitan tebu.

Chairman of the Board of the Directors GDTC Investments Ahmad Bin Zuhir Bin Mohammad Bin Jaber Al Natour mengatakan dia tertarik untuk berinvestasi karena ada peluang dalam industri gula Indonesia.

“Tahun lalu total konsumsi gula Indonesia itu sekitar 5,7 juta kg sedangkan pasokan dalam negeri hanya ada sekitar 3,5 juta ton. Alhasil harus mengimpor gula sebesar 2,2 juta ton,” katanya kepada Bisnis Selasa (3/4).

GDTC memperkirakan untuk tahun ini kebutuhan gula Indonesia akan meningkat 25% atau sekitar 7,1 juta ton. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua sektor, gula untuk konsumsi langsung sebesar 3,5 juta ton sedangkan gula untuk industri sebesar 3,6 juta ton.

Dengan mempertimbangkan kesenjangan tersebut dan stimulasi dari pemerintah yang terbuka untuk PMA bagi Industri gula, Ahmad mau menanamkan investasi di dalam negeri untuk pengembangan perkebunan tebu sekaligus pabrik gula.

PT. GDTC Majestic Agro Industri akan memiliki 2 unit pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 99 ha. Pabrik tersebut akan beroperasi selama 200 hari dengan kapasitas 6.000 TCD. Sementara perkebunan tebu seluas 20.000 ha diperkirakan akan menghasilkan gula 600 ton per hari atau sekitar 110.000 per tahun.

sumber: bisnis.com

Bertemu Dubes Uni Eropa, Jokowi Kembali Singgung Isu Kelapa Sawit


Gambar : Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan salah seorang dari 11 duta besar negara sahabat, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/4) siang. (Foto: setkab)

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Surat Kepercayaan dari 11 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk RI di Istana Merdeka, Jakarta.

Ke-11 Dubes tersebut berasal dari negara Teluk (Bahrain), Uni Eropa (Rusia, Georgia, Latvia dan Polandia), Asia (Korea Selatan, Australia dan Fiji) dan Benua Afrika (Uganda, Gambia, dan Ivory Coast).

Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, usai penyerahan surat kepercayaan, Jokowi dan para dubes membahas kerja sama ekonomi.

“Dalam pembicaraan satu per satu para dubes dengan presiden secara umum disampaikan bahwa kerja sama ekonomi dengan semua negara menjadi prioritas bagi Indonesia,” ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Khusus dengan para dubes dari Uni Eropa, kata Retno, Jokowi menekankan pentingnya kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan kedua negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar Uni Eropa memperhatikan kembali resolusi sawit.

“Indonesia meminta kembali perhatian mengenai masalah kelapa sawit,” ucapnya.

Terhadap Dubes Rusia, Kepala Negara berharap kerja sama di sektor perdagangan kedua negara terus ditingkatkan. Saat ini angka perdagangan Indonesia ke Rusia hanya sekitar dua sampai tiga miliar, ke depan ditargetkan menyentuh lima miliar.

“Dalam pertemuan kita sampaikan proposal untuk negoisasi eurasian di mana Rusia menjadi negara anggota. Dan kami sampaikan agar Rusia terus dukung Indonesia dalam rangka pengembangan ekonomi dengan Eurasian Economic Union (EAEU),” jelas Retno.

Sementara dengan Korea Selatan, Jokowi menekankan pada ekselerasi industri. “Presiden minta fokus akselerasi ini dilanjutkan jadi fokus kerja sama,” pungkas Retno.

Sebelumnya, negara penghasil kelapa sawit masing-masing Malaysia, Indonesia dan Thailand mengancam akan membalas Uni Eropa (UE) jika terus mendiskriminasi dan menyerang industri minyak sawit dengan mengeluarkan komoditi tersebut dari program biodieselnya.

sumber: liputan6.com

HPP Gula Naik ke Rp10.000, HET Harus Naik agar Petani Ikut Menikmati


PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI menilai rencana kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) gula petani ke Rp10.000 oleh pemerintah harus diimbangi dengan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar petani tidak merugi.

Plt Direktur Utama PTPN XI Daniyanto mengatakan dengan kenaikan HET gula di pasar diatas Rp.12.500/kg  akan mendorong petani untuk terus menanam tebu dan meningkatkan produksi kebun seiring meningkatnya HPP.

Peningkatan HPP Petani akan cukup menekan petani di saat harga gula di pasar dikontrol Pemerintah.

 

Hasil gambar untuk harga gula

 

“Rencana menaikan HPP ini bagus dan positif, tapi kalau HPP naik tapi harga di pasar tidak naik, ini malah akan membuat petani dan industri tidak bersemangat karena marginnya akan sangat tipis,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/3/2018).

Menurut hitungan PTPN XI, bila HPP petani dipatok Rp10.000, setidaknya HET di pasaran dipatok sekitar Rp13.500/kg.

Januari lalu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil pernah meminta pemerintah mengevaluasi lagi HET Rp12.500 karena tidak sebanding dengan HPP petani Rp9.100.

Dalm pertemuan terakhir ini antara PTPN XI dengan petani tebu, mereka menginginkan HPP petani adalah Rp11.000.

 

Sumber: bisnis.com

Sawit Adalah Aset Negara


Industri sawit nasional dapat diperkuat melalui konsep Indonesia Incorporated. Dengan konsep ini, keberpihakan seluruh komponen bangsa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan komoditas unggulan rakyat dari serangan isu negatif serta hambatan ekspor.

Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono, Indonesia Incorporated adalah budaya kerja yang harus diwujudkan untuk pembangunan ekonomi dan upayanya konstitusional. Untuk itu, peran Presiden, Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kesatuan ekonomi nasional yang terorganisir dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Christianto menyarankan pemerintahan Jokowi perlu berusaha keras untuk mengamankan sawit dari citra negatif. “Perlu prioritas untuk memobilisasi dan memberdayakan semua aset yang ada dan merintis perbaikan ke arah pembangunan berkelanjutan,”tambahnya.

Seperti diketahui upaya perbaikan penguatan keberlanjutan kelapa sawit juga terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya penyusunan penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang saat ini sedang lakukan bahkan statusnya ditingkatkan dari mandatori Kementerian Pertanian menjadi Instruksi Presiden (Inpres) sehingga akan memperkuat posisi perkelapasawitan baik di dalam maupun di luar negeri.

Selanjutnya, di tengah gencarnya kampanye hitam komoditas unggulan (kelapa sawit) yang mampu menopang devisa negara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengajak pelaku industri kelapa sawit agar mengedukasi masyarakat untuk melawan propaganda mengenai minyak sawit. Edukasi akan memunculkan klarifikasi atas tuduhan pihak luar terhadap minyak sawit Indonesia.

Dengan kondisi demikian, lanjut Enggar, pemerintah akan terus melawan kampanye hitam dan persaingan tidak sehat terhadap minyak sawit Indonesia. “Untuk itu, pihaknya kerap bersuara dengan pihak Eropa mengenai diskriminasi terhadap sawit,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan, “Kemanapun saya pergi, tidak pernah lupa untuk mengampanyekan sawit sebagai aset  bangsa yang perlu dijaga bersama. Seharusnya tidak perlu ada arogansi kepentingan, karena semangat yang harus dibangun adalah kesejahteraan Indonesia.”

“Kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sawit rakyat harus menjadi prioritas,” tegas Amran.

 

(Robi Fitrianto)

sumber: sawitindonesia.com

LPP-BPDP Kumpulkan Stakeholder di Seminar “Sustainable Palm Oil Insight”


WhatsApp Image 2018-01-19 at 11.50.17 AM

YOGYA, KRJOGJA.com – Memperingati Dies Natalis ke-48, Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) menggelar seminar keberlanjutan industri kelapa sawit bertema “Sustainable Palm Oil Insight” bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit 17-18 Januari 2018. Mendatangkan pembicara dari Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Institute of Development of Economics and Finance (INDEF), PT Perkebunan Nusantara, Balai Besar Teknologi Bogor dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), LPP ingin menjembatani terbangunnya industri hilir kepala sawit untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Mustangin, Ketua Panitia Seminar Sustainable Palm Oil Insight mengatakan pemilihan tema tersebut diambil lantaran saat ini industri kelapa sawit mengalami banyak tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut dia, seminar tersebut ingin menjelaskan sekaligus mengajak seluruh instansi terkait untuk bahu-membahu mengatasi permasalahan yang dihadapi salah satu jenis komoditas perkebunan andalan Indonesia.

“Kami ingin menunjukkan pada akademisi, praktisi, pemerhati, investor dan juga pemerintah tentang kondisi saat ini dari industri kepala sawit di Indonesia dan dunia. Harapannya, kedepan muncul solusi, inovasi dari pihak-pihak terkait untuk mengurai tantangan industri kelapa sawit khususnya di Indonesia,” ungkapnya pada KRjogja.com Rabu (17/1/2018).

Danang Girindrawardana pembicara dari GAPKI dalam pemaparannya mengungkap sektor kelapa sawit saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari industri hulu (pertanian) dengan hasil Crude Palm Oil (CPO). Tak hanya itu, kelapa sawit Indonesia saat ini menurut dia juga mendominasi 48 persen produksi CPO dunia yang secara tak langsung menempatkan Indonesia bersaing dengan negara seperti Amerika Serikat.

“Namun karena banyaknya kampanye hitam tentang industri kepala sawit selama ini yang disorot hal buruknya saja, misalnya seperti deforestasi (penghilangan hutan untuk perubahan peruntukan lahan), penggunaan pekerja anak hingga isu HAM begitu masif diberitakan. Orang kemudian tak tahu bahwa industri sawit ini selalu menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi, menghemat devisa begitu besar dan secara lokal petani kelapa sawit seluruhnya berada di atas garis kemiskinan, menurut data BPS,” ungkapnya.

Meski begitu, Danang tak memungkiri predikat lahan penghasil terbesar dengan PDRB besar tak lantas membuat Indonesia unggul dibandingkan negara lainnya khususnya dalam ranah industri hilir. “Ketika bicara industri hilir (olahan) maka kita ini minder karena tak ada apa-apanya. Kita harus kejar agar tak ketinggalan paling tidak di ASEAN dulu,” sambungnya.

Industri hilir menurut Danang juga menjadi salah satu hal penting yang harus segera dipikirkan oleh instansi terkait di Indonesia agar kedepan kelapa sawit tak berakhir seperti komoditas perkebunan lain di Indonesia. “Di Indonesia kita baru bicara food, bio diesel tapi  di luar negeri mereka sudah berpikir mengembangkan diversifikasi produk misalnya jadi untuk interior pesawat yang ketika disentuh tak meninggalkan sidik jari. Jadi sudah jangan hanya fokus pada industri huku saja seperti sekarang,” ungkapnya lagi.

Ir  R Azis Hidayat perwakilan ISPO yang juga menjadi pembicara seminar mengharapkan segera ada langkah nyata dari pemerintah agar segera mengundangkan ISPO sebagai otoritas kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut penting mengingat saat ini Indonesia masih harus mengikuti standarisasi negara lain sekaligus memperbaiki tata kelola kelapa sawit di dalam negeri.

“Karena kita juara dunia banyak yang tak senang seperti dari Eropa yang sampai hari ini pasti ada berita negatif tentang sawit dan dalam sehari bisa puluhan berita. Tuduhan bagi negara kita sangat banyak belum itu deforestasi, pekerja anak dan isu HAM juga. ISPO berupaya memperbaiki diri berdasar tuntutan dunia dengan memastikan sustainability palm oil dari hulu hingga hilir,” terangnya. (Fxh)

sumber: http://krjogja.com/web/news/read/55373/LPP_BPDP_Kumpulkan_Stakeholder_di_Seminar_Sustainable_Palm_Oi