Program B20 adalah kebijakan pemerintah untuk mencampur 20% Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang berasal dari minyak sawit ke dalam 80% bahan bakar solar. Tujuannya mulia: mengurangi impor BBM dan menekan emisi. Namun, dalam perjalanannya, terdapat tantangan teknis dan logistik yang sempat menghambat distribusi.
Ada beberapa faktor utama yang biasanya menyebabkan hambatan distribusi bahan campuran biodiesel:
Kendala Logistik & Geografis Indonesia adalah negara kepulauan. Mengirimkan FAME dari titik produksi (pabrik sawit) ke ratusan Terminal BBM (TBBM) milik Pertamina di pelosok negeri membutuhkan koordinasi kapal tanker yang presisi.
Kesiapan Infrastruktur Tidak semua TBBM memiliki fasilitas pencampuran (blending) yang memadai. Jika tangki penyimpanan atau sistem piping belum siap, pencampuran tidak bisa dilakukan secara otomatis.
Ketidakteraturan Jadwal Pengiriman BU BBN Pertamina mendapatkan suplai FAME dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) swasta. Jika produsen mengalami kendala produksi atau keterlambatan pengiriman kapal, maka stok campuran di TBBM akan menipis.
Saat bahan campuran FAME terlambat datang, Pertamina dihadapkan pada pilihan sulit:
Solar Murni (B0): Jika dipaksakan menjual solar tanpa campuran, perusahaan bisa terkena denda administratif dari pemerintah sesuai regulasi yang berlaku.
Kekosongan Stok: Di beberapa wilayah terpencil, keterlambatan ini bisa memicu antrean panjang di SPBU karena stok solar yang siap edar belum tersedia.
Untuk mengatasi masalah ini, Pertamina dan Pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategis:
Audit Penyaluran: Memperketat pengawasan terhadap BU BBN (pemasok sawit) agar pengiriman tepat waktu.
Upgrade Terminal BBM: Membangun fasilitas inline blending di lebih banyak titik agar proses pencampuran lebih cepat dan akurat.
Transformasi ke B35/B40: Saat ini, Indonesia bahkan sudah melampaui B20 dan menuju B35 hingga B40. Hal ini dibarengi dengan perbaikan rantai pasok yang lebih terintegrasi untuk mencegah masalah serupa terulang kembali.