JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan Pemerintah Prancis dalam melawan diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. Sebelumnya, Pemerintah Prancis berencana mengenakan pajak progresif pada ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia mulai tahun 2017.
Namun, rencana tersebut batal setelah kedua negara melakukan diplomasi intensif. Majelis Tinggi Legislatif Prancis akhirnya mencabut Amandemen No. 367 pada 20 Juli 2016. Oleh karena itu, pajak progresif tersebut tidak berlaku bagi eksportir Indonesia.
“Indonesia sangat mengapresiasi Pemerintah Prancis karena membantu kami melawan tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit,” ujar Jokowi saat menerima kunjungan Presiden François Hollande di Jakarta.
Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa isu keberlanjutan (sustainability) tetap menjadi prioritas utama Indonesia. Beliau juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki hubungan strategis yang sangat kuat, terutama pada sektor ekonomi. Oleh sebab itu, kedua pemimpin sepakat untuk terus mempertahankan hubungan bilateral yang positif.
Sebagai langkah nyata, perusahaan asal Prancis, CIRAD, menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal seperti PT SMART dan Grup Sinar Mas. Mereka menyepakati kerja sama untuk memperkuat keberlanjutan sektor minyak sawit. Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan standar industri sawit di mata dunia.
sumber: www.beritasatu.com