LPP-BPDP Kumpulkan Stakeholder di Seminar “Sustainable Palm Oil Insight”

YOGYA, KRJOGJA.com – Memperingati Dies Natalis ke-48, Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) menggelar seminar keberlanjutan industri kelapa sawit bertema “Sustainable Palm Oil Insight” bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit 17-18 Januari 2018. Mendatangkan pembicara dari Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Institute of Development of Economics and Finance (INDEF), PT Perkebunan Nusantara, Balai Besar Teknologi Bogor dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), LPP ingin menjembatani terbangunnya industri hilir kepala sawit untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Mustangin, Ketua Panitia Seminar Sustainable Palm Oil Insight mengatakan pemilihan tema tersebut diambil lantaran saat ini industri kelapa sawit mengalami banyak tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut dia, seminar tersebut ingin menjelaskan sekaligus mengajak seluruh instansi terkait untuk bahu-membahu mengatasi permasalahan yang dihadapi salah satu jenis komoditas perkebunan andalan Indonesia.

“Kami ingin menunjukkan pada akademisi, praktisi, pemerhati, investor dan juga pemerintah tentang kondisi saat ini dari industri kepala sawit di Indonesia dan dunia. Harapannya, kedepan muncul solusi, inovasi dari pihak-pihak terkait untuk mengurai tantangan industri kelapa sawit khususnya di Indonesia,” ungkapnya pada KRjogja.com Rabu (17/1/2018).

Danang Girindrawardana pembicara dari GAPKI dalam pemaparannya mengungkap sektor kelapa sawit saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari industri hulu (pertanian) dengan hasil Crude Palm Oil (CPO). Tak hanya itu, kelapa sawit Indonesia saat ini menurut dia juga mendominasi 48 persen produksi CPO dunia yang secara tak langsung menempatkan Indonesia bersaing dengan negara seperti Amerika Serikat.

“Namun karena banyaknya kampanye hitam tentang industri kepala sawit selama ini yang disorot hal buruknya saja, misalnya seperti deforestasi (penghilangan hutan untuk perubahan peruntukan lahan), penggunaan pekerja anak hingga isu HAM begitu masif diberitakan. Orang kemudian tak tahu bahwa industri sawit ini selalu menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi, menghemat devisa begitu besar dan secara lokal petani kelapa sawit seluruhnya berada di atas garis kemiskinan, menurut data BPS,” ungkapnya.

Meski begitu, Danang tak memungkiri predikat lahan penghasil terbesar dengan PDRB besar tak lantas membuat Indonesia unggul dibandingkan negara lainnya khususnya dalam ranah industri hilir. “Ketika bicara industri hilir (olahan) maka kita ini minder karena tak ada apa-apanya. Kita harus kejar agar tak ketinggalan paling tidak di ASEAN dulu,” sambungnya.

Industri hilir menurut Danang juga menjadi salah satu hal penting yang harus segera dipikirkan oleh instansi terkait di Indonesia agar kedepan kelapa sawit tak berakhir seperti komoditas perkebunan lain di Indonesia. “Di Indonesia kita baru bicara food, bio diesel tapi  di luar negeri mereka sudah berpikir mengembangkan diversifikasi produk misalnya jadi untuk interior pesawat yang ketika disentuh tak meninggalkan sidik jari. Jadi sudah jangan hanya fokus pada industri huku saja seperti sekarang,” ungkapnya lagi.

Ir  R Azis Hidayat perwakilan ISPO yang juga menjadi pembicara seminar mengharapkan segera ada langkah nyata dari pemerintah agar segera mengundangkan ISPO sebagai otoritas kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut penting mengingat saat ini Indonesia masih harus mengikuti standarisasi negara lain sekaligus memperbaiki tata kelola kelapa sawit di dalam negeri.

“Karena kita juara dunia banyak yang tak senang seperti dari Eropa yang sampai hari ini pasti ada berita negatif tentang sawit dan dalam sehari bisa puluhan berita. Tuduhan bagi negara kita sangat banyak belum itu deforestasi, pekerja anak dan isu HAM juga. ISPO berupaya memperbaiki diri berdasar tuntutan dunia dengan memastikan sustainability palm oil dari hulu hingga hilir,” terangnya. (Fxh)