LPP-BPDP Kumpulkan Stakeholder di Seminar “Sustainable Palm Oil Insight”

YOGYA, KRJOGJA.com – Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) merayakan Dies Natalis ke-48 dengan menggelar seminar bertajuk “Sustainable Palm Oil Insight”. Acara yang berlangsung pada 17-18 Januari 2018 ini merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. LPP menghadirkan pakar dari ISPO, INDEF, PTPN, Balai Besar Teknologi Bogor, hingga GAPKI untuk membahas masa depan industri sawit nasional.

Ketua Panitia Seminar, Mustangin, menjelaskan bahwa pemilihan tema ini merespons berbagai tantangan berat di industri sawit, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia mengajak seluruh instansi terkait untuk bersinergi mengatasi hambatan komoditas andalan Indonesia ini.

“Kami ingin memaparkan kondisi riil industri sawit kepada akademisi, praktisi, dan pemerintah. Harapannya, muncul inovasi dan solusi nyata untuk mengurai tantangan industri ini,” ujar Mustangin kepada KRjogja.com, Rabu (17/1/2018).

Danang Girindrawardana dari GAPKI menegaskan bahwa sektor sawit adalah penyumbang devisa terbesar melalui Crude Palm Oil (CPO). Saat ini, Indonesia menguasai 48 persen produksi CPO dunia. Namun, prestasi ini kerap tertutup oleh kampanye hitam internasional.

Isu negatif seperti deforestasi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM terus menyudutkan Indonesia. Padahal, data BPS menunjukkan industri ini menghasilkan PDRB yang tinggi. Selain itu, kesejahteraan petani sawit lokal secara umum berada di atas garis kemiskinan.

Meskipun unggul di sektor hulu, Danang mengakui Indonesia masih tertinggal dalam industri hilir (olahan). Ia mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk segera mengejar ketertinggalan, minimal di tingkat ASEAN.

“Kita jangan hanya terpaku pada pangan dan biodiesel. Di luar negeri, sawit sudah menjadi komponen interior pesawat. Kita harus mulai memikirkan diversifikasi produk agar sawit tidak nasibnya tidak berakhir seperti komoditas perkebunan lainnya,” tegas Danang.

Perwakilan ISPO, Ir R Azis Hidayat, menekankan pentingnya payung hukum yang kuat bagi ISPO sebagai otoritas sawit Indonesia. Langkah ini sangat krusial agar Indonesia tidak terus-menerus mendikte standar negara lain.

Saat ini, Eropa masif memproduksi berita negatif tentang sawit Indonesia. ISPO berkomitmen memperbaiki tata kelola dari hulu ke hilir untuk memastikan prinsip keberlanjutan (sustainability). Dengan standarisasi yang kuat, Indonesia dapat menangkis tuduhan deforestasi dan isu HAM di pasar global.