Lemak Jenuh dalam Minyak Kelapa Sawit Tak Mutlak Bahayakan Jantung


Anggapan bahwa asam lemak jenuh yang terkandung dalam minyak kelapa sawit menjadi penyebab penyakit jantung dengan meningkatkan kolesterol, rupanya tak sepenuhnya benar.

Hal ini disampaikan oleh Prof Dr Ir Sri Raharjo MSc dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (Perdoki) di Melia Purosani Yogyakarta kemarin, Minggu (23/9/2018).

Dalam pertemuan yang mengusung tema ‘The Role of Occupational Medicine in Keeping The Workers in Their Job’ tersebut, Sri menjelaskan bahwa kaitan antara keduanya tidak sepenuhnya benar.

Bahkan pihaknya mengklaim minyak kelapa sawit lebih baik ketimbang minyak nabati dari sumber lain.

“Masyarakat sering kali mengasumsikan lemak jenuh menyebabkan penyakit jantung dengan meningkatkan kolesterol dalam darah, informasi ini yang sudah kadung menjalar dan diadvokasikan kepada masyarakat selama lebih dari 30 tahun ini sehingga banyak yang mengira harus menghindari minyak kelapa sawit untuk mengurangi lemak jenuh agar tak terkena penyakit jantung, padahal faktanya akhir-akhir ini tidak demikian,” katanya saat ditemui Tribunjogja.com.

Bahkan pihaknya menjelaskan, penelitian akhir-akhir ini tidak menunjukkan secara signifikan antara pengurangan penggunaan minyak kelapa sawit terhadap berkurangnya angka penyakit jantung yang disebabkan oleh kolesterol.

“Studi terbaru, menunjukkan bahwa gambaran yang sebenarnya lebih rumit dari itu. The Europian Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Netherlands Cohort menyatakan hubungan antara asam lemak jenuh diet dan penyakit jantung iskemik bergantung pada jenis dan sumber asam lemak, bahkan beberapa penelitian terbaru menemukan bahwa tidak ada kaitan antara lemak jenuh dan penyakit jantung,” lanjutnya.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini menilai minyak kelapa sawit justru tidak mengandung asam lemak trans (trans fat free) namun mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh dengan proporsi yang seimbang.

Informasi maupun advokasi yang dilakukan pun nampaknya masih perlu dikaji ulang untuk benar-benar memberikan rekomendasi yang tepat kepada masyarakat agar tak banyak yang dirugikan. Di Amerika sendiri rekomendasi penghindaran penggunaan asam lemak jenuh dalam minyak kelapa sawit sudah diadvokasi maupun direkomendasikan oleh pemerintah sejak lebih dari 30 tahun lalu dan faktanya justru penyakit jantungdisana tetap meningkat.

“Advokasi maupun rekomendasi pemerintah di amerika serikat untuk menghindari lemak jenuh sudah ada daridulu. Masyarakat mereka patuh bahkan produsen pun patuh tapi faktanya insiden penyakit jantung disana bukannya menurun malah tetap meningkat. Hal ini yang perlu ditinjau kembali untuk mengeluarkan rekomendasi dan advokasi kepada masyarakat tersebut,” bebernya.

“Minyak kelapa sawit justru mengandung pitosterol, senyawa yang secara ilmiah terbukti membantu menurunkan kolesterol”

Kendati demikian, pemberi informasi advokasi dan rekomendasi yang berada di Amerika serikat tersebut justru mengkaitkan fenomena peningkatan penyakit jantung di sana dengan konsumsi gula.

“Dan justru untuk menekan penyakit itu mereka mengkambinghitamkan Gula. Bahkan beberapa aktivis sampai menganggap gula adalah toxic. Tentu ini yang perlu diluruskan,” katanya.

Sementara itu, Dr Harianto MS SpOK sekaligus perwakilan Perdoki menuturkan bahwa minyak kelapa sawit memiliki kandungan yang kaya akan vitamin E khususnya tokoferol dan tokotrienol. Yang mana zat ini bertindak sebagai antioksidan dalam tubuh. Selain itu, kandungan zat ini pun juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

“Minyak kelapa sawit justru mengandung pitosterol, senyawa yang secara ilmiah terbukti membantu menurunkan kolesterol,” sambung Harianto.

Ia pun menilai senyawa yang terkandung dalam minyak kelapa sawit banyak memberikan manfaat bagi tubuh seperti memperbaiki fungsi otak, mengurangi resiko penggumpalan darah arteri (efek antitrombotik) dan menurunkan tekanan darah.

“Sebagai minyak yang berasal dari tumbuhan, minyak kelapa sawit justru banyak memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Minyak nabati pohon jenis serabut ini sejatinya banyak mengandung unsur vitamin dan protein yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh manusia. Pada intinya mengkonsumsi minyak kelapa sawit tidak berbahaya,” pungkasnya.

Penulis : Wahyu Setiawan Nugroho

Sumber: Tribunjogja.com

 

Investor Maroko Tanamkan US$800 Juta untuk Pabrik Gula Terintegrasi


Konglomerasi dari Maroko Grup GDTC menanamkan modal sebesar US$800 juta di Indonesia untuk membangun perkebunan tebu dan 2 pabrik gula yang terintegrasi dengan peternakan sapi potong seluas 20.000 ha di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Perusahaan baru di bawah naungan GDTC Grup itu bernama PT GDTC Majestic Agro Industri. Perkebunan tebu itu diproyeksikan akan panen pertama pada dua tahun dari sekarang. Oleh karena saat ini masih dalam tahap perbibitan tebu.

Chairman of the Board of the Directors GDTC Investments Ahmad Bin Zuhir Bin Mohammad Bin Jaber Al Natour mengatakan dia tertarik untuk berinvestasi karena ada peluang dalam industri gula Indonesia.

“Tahun lalu total konsumsi gula Indonesia itu sekitar 5,7 juta kg sedangkan pasokan dalam negeri hanya ada sekitar 3,5 juta ton. Alhasil harus mengimpor gula sebesar 2,2 juta ton,” katanya kepada Bisnis Selasa (3/4).

GDTC memperkirakan untuk tahun ini kebutuhan gula Indonesia akan meningkat 25% atau sekitar 7,1 juta ton. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua sektor, gula untuk konsumsi langsung sebesar 3,5 juta ton sedangkan gula untuk industri sebesar 3,6 juta ton.

Dengan mempertimbangkan kesenjangan tersebut dan stimulasi dari pemerintah yang terbuka untuk PMA bagi Industri gula, Ahmad mau menanamkan investasi di dalam negeri untuk pengembangan perkebunan tebu sekaligus pabrik gula.

PT. GDTC Majestic Agro Industri akan memiliki 2 unit pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 99 ha. Pabrik tersebut akan beroperasi selama 200 hari dengan kapasitas 6.000 TCD. Sementara perkebunan tebu seluas 20.000 ha diperkirakan akan menghasilkan gula 600 ton per hari atau sekitar 110.000 per tahun.

sumber: bisnis.com

Bertemu Dubes Uni Eropa, Jokowi Kembali Singgung Isu Kelapa Sawit


Gambar : Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan salah seorang dari 11 duta besar negara sahabat, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/4) siang. (Foto: setkab)

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Surat Kepercayaan dari 11 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk RI di Istana Merdeka, Jakarta.

Ke-11 Dubes tersebut berasal dari negara Teluk (Bahrain), Uni Eropa (Rusia, Georgia, Latvia dan Polandia), Asia (Korea Selatan, Australia dan Fiji) dan Benua Afrika (Uganda, Gambia, dan Ivory Coast).

Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, usai penyerahan surat kepercayaan, Jokowi dan para dubes membahas kerja sama ekonomi.

“Dalam pembicaraan satu per satu para dubes dengan presiden secara umum disampaikan bahwa kerja sama ekonomi dengan semua negara menjadi prioritas bagi Indonesia,” ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Khusus dengan para dubes dari Uni Eropa, kata Retno, Jokowi menekankan pentingnya kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan kedua negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar Uni Eropa memperhatikan kembali resolusi sawit.

“Indonesia meminta kembali perhatian mengenai masalah kelapa sawit,” ucapnya.

Terhadap Dubes Rusia, Kepala Negara berharap kerja sama di sektor perdagangan kedua negara terus ditingkatkan. Saat ini angka perdagangan Indonesia ke Rusia hanya sekitar dua sampai tiga miliar, ke depan ditargetkan menyentuh lima miliar.

“Dalam pertemuan kita sampaikan proposal untuk negoisasi eurasian di mana Rusia menjadi negara anggota. Dan kami sampaikan agar Rusia terus dukung Indonesia dalam rangka pengembangan ekonomi dengan Eurasian Economic Union (EAEU),” jelas Retno.

Sementara dengan Korea Selatan, Jokowi menekankan pada ekselerasi industri. “Presiden minta fokus akselerasi ini dilanjutkan jadi fokus kerja sama,” pungkas Retno.

Sebelumnya, negara penghasil kelapa sawit masing-masing Malaysia, Indonesia dan Thailand mengancam akan membalas Uni Eropa (UE) jika terus mendiskriminasi dan menyerang industri minyak sawit dengan mengeluarkan komoditi tersebut dari program biodieselnya.

sumber: liputan6.com

HPP Gula Naik ke Rp10.000, HET Harus Naik agar Petani Ikut Menikmati


PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI menilai rencana kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) gula petani ke Rp10.000 oleh pemerintah harus diimbangi dengan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar petani tidak merugi.

Plt Direktur Utama PTPN XI Daniyanto mengatakan dengan kenaikan HET gula di pasar diatas Rp.12.500/kg  akan mendorong petani untuk terus menanam tebu dan meningkatkan produksi kebun seiring meningkatnya HPP.

Peningkatan HPP Petani akan cukup menekan petani di saat harga gula di pasar dikontrol Pemerintah.

 

Hasil gambar untuk harga gula

 

“Rencana menaikan HPP ini bagus dan positif, tapi kalau HPP naik tapi harga di pasar tidak naik, ini malah akan membuat petani dan industri tidak bersemangat karena marginnya akan sangat tipis,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/3/2018).

Menurut hitungan PTPN XI, bila HPP petani dipatok Rp10.000, setidaknya HET di pasaran dipatok sekitar Rp13.500/kg.

Januari lalu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil pernah meminta pemerintah mengevaluasi lagi HET Rp12.500 karena tidak sebanding dengan HPP petani Rp9.100.

Dalm pertemuan terakhir ini antara PTPN XI dengan petani tebu, mereka menginginkan HPP petani adalah Rp11.000.

 

Sumber: bisnis.com

Sawit Adalah Aset Negara


Industri sawit nasional dapat diperkuat melalui konsep Indonesia Incorporated. Dengan konsep ini, keberpihakan seluruh komponen bangsa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan komoditas unggulan rakyat dari serangan isu negatif serta hambatan ekspor.

Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono, Indonesia Incorporated adalah budaya kerja yang harus diwujudkan untuk pembangunan ekonomi dan upayanya konstitusional. Untuk itu, peran Presiden, Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kesatuan ekonomi nasional yang terorganisir dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Christianto menyarankan pemerintahan Jokowi perlu berusaha keras untuk mengamankan sawit dari citra negatif. “Perlu prioritas untuk memobilisasi dan memberdayakan semua aset yang ada dan merintis perbaikan ke arah pembangunan berkelanjutan,”tambahnya.

Seperti diketahui upaya perbaikan penguatan keberlanjutan kelapa sawit juga terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya penyusunan penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang saat ini sedang lakukan bahkan statusnya ditingkatkan dari mandatori Kementerian Pertanian menjadi Instruksi Presiden (Inpres) sehingga akan memperkuat posisi perkelapasawitan baik di dalam maupun di luar negeri.

Selanjutnya, di tengah gencarnya kampanye hitam komoditas unggulan (kelapa sawit) yang mampu menopang devisa negara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengajak pelaku industri kelapa sawit agar mengedukasi masyarakat untuk melawan propaganda mengenai minyak sawit. Edukasi akan memunculkan klarifikasi atas tuduhan pihak luar terhadap minyak sawit Indonesia.

Dengan kondisi demikian, lanjut Enggar, pemerintah akan terus melawan kampanye hitam dan persaingan tidak sehat terhadap minyak sawit Indonesia. “Untuk itu, pihaknya kerap bersuara dengan pihak Eropa mengenai diskriminasi terhadap sawit,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan, “Kemanapun saya pergi, tidak pernah lupa untuk mengampanyekan sawit sebagai aset  bangsa yang perlu dijaga bersama. Seharusnya tidak perlu ada arogansi kepentingan, karena semangat yang harus dibangun adalah kesejahteraan Indonesia.”

“Kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sawit rakyat harus menjadi prioritas,” tegas Amran.

 

(Robi Fitrianto)

sumber: sawitindonesia.com

LPP-BPDP Kumpulkan Stakeholder di Seminar “Sustainable Palm Oil Insight”


WhatsApp Image 2018-01-19 at 11.50.17 AM

YOGYA, KRJOGJA.com – Memperingati Dies Natalis ke-48, Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) menggelar seminar keberlanjutan industri kelapa sawit bertema “Sustainable Palm Oil Insight” bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit 17-18 Januari 2018. Mendatangkan pembicara dari Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Institute of Development of Economics and Finance (INDEF), PT Perkebunan Nusantara, Balai Besar Teknologi Bogor dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), LPP ingin menjembatani terbangunnya industri hilir kepala sawit untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Mustangin, Ketua Panitia Seminar Sustainable Palm Oil Insight mengatakan pemilihan tema tersebut diambil lantaran saat ini industri kelapa sawit mengalami banyak tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut dia, seminar tersebut ingin menjelaskan sekaligus mengajak seluruh instansi terkait untuk bahu-membahu mengatasi permasalahan yang dihadapi salah satu jenis komoditas perkebunan andalan Indonesia.

“Kami ingin menunjukkan pada akademisi, praktisi, pemerhati, investor dan juga pemerintah tentang kondisi saat ini dari industri kepala sawit di Indonesia dan dunia. Harapannya, kedepan muncul solusi, inovasi dari pihak-pihak terkait untuk mengurai tantangan industri kelapa sawit khususnya di Indonesia,” ungkapnya pada KRjogja.com Rabu (17/1/2018).

Danang Girindrawardana pembicara dari GAPKI dalam pemaparannya mengungkap sektor kelapa sawit saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari industri hulu (pertanian) dengan hasil Crude Palm Oil (CPO). Tak hanya itu, kelapa sawit Indonesia saat ini menurut dia juga mendominasi 48 persen produksi CPO dunia yang secara tak langsung menempatkan Indonesia bersaing dengan negara seperti Amerika Serikat.

“Namun karena banyaknya kampanye hitam tentang industri kepala sawit selama ini yang disorot hal buruknya saja, misalnya seperti deforestasi (penghilangan hutan untuk perubahan peruntukan lahan), penggunaan pekerja anak hingga isu HAM begitu masif diberitakan. Orang kemudian tak tahu bahwa industri sawit ini selalu menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi, menghemat devisa begitu besar dan secara lokal petani kelapa sawit seluruhnya berada di atas garis kemiskinan, menurut data BPS,” ungkapnya.

Meski begitu, Danang tak memungkiri predikat lahan penghasil terbesar dengan PDRB besar tak lantas membuat Indonesia unggul dibandingkan negara lainnya khususnya dalam ranah industri hilir. “Ketika bicara industri hilir (olahan) maka kita ini minder karena tak ada apa-apanya. Kita harus kejar agar tak ketinggalan paling tidak di ASEAN dulu,” sambungnya.

Industri hilir menurut Danang juga menjadi salah satu hal penting yang harus segera dipikirkan oleh instansi terkait di Indonesia agar kedepan kelapa sawit tak berakhir seperti komoditas perkebunan lain di Indonesia. “Di Indonesia kita baru bicara food, bio diesel tapi  di luar negeri mereka sudah berpikir mengembangkan diversifikasi produk misalnya jadi untuk interior pesawat yang ketika disentuh tak meninggalkan sidik jari. Jadi sudah jangan hanya fokus pada industri huku saja seperti sekarang,” ungkapnya lagi.

Ir  R Azis Hidayat perwakilan ISPO yang juga menjadi pembicara seminar mengharapkan segera ada langkah nyata dari pemerintah agar segera mengundangkan ISPO sebagai otoritas kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut penting mengingat saat ini Indonesia masih harus mengikuti standarisasi negara lain sekaligus memperbaiki tata kelola kelapa sawit di dalam negeri.

“Karena kita juara dunia banyak yang tak senang seperti dari Eropa yang sampai hari ini pasti ada berita negatif tentang sawit dan dalam sehari bisa puluhan berita. Tuduhan bagi negara kita sangat banyak belum itu deforestasi, pekerja anak dan isu HAM juga. ISPO berupaya memperbaiki diri berdasar tuntutan dunia dengan memastikan sustainability palm oil dari hulu hingga hilir,” terangnya. (Fxh)

sumber: http://krjogja.com/web/news/read/55373/LPP_BPDP_Kumpulkan_Stakeholder_di_Seminar_Sustainable_Palm_Oi

Kemtan: perusahaan sawit dituntut berinovasi


WhatsApp Image 2018-01-19 at 11.50.17 AM (1)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) – Perusahaan sawit dituntut berinovasi dalam pengelolaan industri kelapa sawit, kata Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Dedy Junaidi.
“Inovasi perlu dilakukan di sektor hulu, pengembangan industri hilir, dan diversifikasi produk kelapa sawit dari limbah komoditas itu,” katanya pada seminar “Sustainable Palm Oil Insight” di Auditorium Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta, Rabu.
Untuk mendukung upaya itu, kata Dedy, pemerintah telah mengimplementasikan dua kebijakan strategis yakni pengamanan bahan baku berupa tarif bea keluar dan dana perkebunan yang proindustri serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Menurut dia, beberapa perusahaan kelapa sawit merespons peluang itu dengan mulai berinvestasi pada teknologi terintegrasi dan terbarukan untuk menghasilkan inovasi pengembangan teknologi di sektor hulu yang berkelanjutan.
Selain itu, inovasi pengembangan produk hilir kelapa sawit dan pemanfaatan limbah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Ia mengatakan, industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis bagi perekonomian Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia dengan total kontribusi sebesar 48 persen dari produksi CPO dunia sekaligus menguasai 52 persen pasar ekspor minyak kelapa sawit.
“Areal lahan kelapa sawit di Indonesia saat ini mencapai sekitar 10 juta hektare dengan produksi 180 juta ton per tahun,” kata Dedy.
Sementara itu, Ketua Panitia Seminar “Sustainable Palm Oil Insight” Muhammad Mustangin mengatakan, seminar itu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai rantai pasok industri sawit sehingga terjaga keberlanjutannya.
“Hal itu melingkupi sektor hulu, pengembangan industri hilir, dan pemanfaatn `by product` sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan dan praktisi sawit,” katanya.
Menurut dia, seminar yang berlangsung hingga 18 Januari 2018 itu terselenggara atas kerja sama LPP Yogyakarta, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding.
“Seminar dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri atas pejabat pemerintah, akademisi, peneliti, investor, perusahaan, petani, pelaku usaha, praktisi, pemerhati, dan seluruh pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit,” kata Mustangin

sumber: https://jogja.antaranews.com/berita/352098/kemtan-perusahaan-sawit-dituntut-berinovasi

Perkebunan Kelapa Sawit 100 Persen Patuh Terhadap Peraturan


Kebakaran lahan selalu dikaitkan dengan komoditas kelapa sawit. Padahal fakta dilapangan bahwa pelaku perkebunan tidak mungkin melakukan pembakaran apalagi di areal konsesi. Hal ini karena pelaku sangat patuh pada peraturan perkebunan.

Perkebunan sudah sangat ketat dan tertera bahwa pelaku perkebunan dilarang melakukan pembakaran, dan jika melakukannya akan diberikan sanksi yang cukup tegas (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian)

Hal tersebut mengemuka pada Diskusi dan Konperensi Pers yang diselenggarakan oleh Media Perkebunan dengan tema “Antisipasi Kebakaran Lahan untuk Mendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan,” di Jakarta.

Bahkan, kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang bahwa didalam peraturan perkebunan sudah sangat ketat dan tertera bahwa pelaku perkebunan dilarang melakukan pembakaran, dan jika melakukannya akan diberikan sanksi yang cukup tegas. Artinya sebetulnya perkebunan kelapa sawit justru meneyalamatkan lingkungan dalam hal ini merubah areal yang terlantar akibat pembalakan liar atau illegal logging menjadi areal perkebunan.

”Jadi memang ada oknum atau pihak yang sengaja melakukan oknum pembukaan lahan dengan cara membakar, tapi sebetulnya dengan usaha-usaha perkebunan yang banyak dilakukan dengan menanam komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, kopi itu justru upaya-upaya menyelamatkan pelestarian alam sehingga mencegah kebakaran lahan,” tegas Bambang.

Ditempat yang sama, Sekjend Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang menambahkan bahwa sangat tidak mungkin pelaku perkebunan melakukan pembakaran lahan. Bahkan saat ini ada 270 regulasi pemerintah dan sudah dipatuhi oleh pelaku perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selain itu pihaknya juga sudah membentuk tim peduli api dengan melibatkan masyarakat sekitar, dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan.

“Bahkan kita juga sudah menghimbau kepada seluruh pelaku perkebunan kelapa sawit untuk segera melakukan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Ini penting sebagai pembuktian bahwa kita telah menerapkan budidaya kelapa sawit secara sustainable,” ucap Togar.

Artinya, Togar menyatakan, jika ada pihak yang mempertanyakan seberapa besar kepatuhan pelaku perkebunan kelapa sawit? “Kita patuh 100 persen terhadap peraturan yang ada,” pungkas Togar.

Sumber: perkebunannews.com

Pembukaan Tahun Akademik 2017/2018 dan Program Pengenalan Kampus 2017 Politeknik Perkebunan LPP Yogyakarta


“40% mahasiswa baru Politeknik Perkebunan LPP merupakan mahasiswa program beasiswa perusahaan”

IMG_2302

Pembukaan tahun akademik 2017/2018 dan Program Pengenalan Kampus 2017 Politeknik Perkebunan LPP Yogyakarta diselenggarakan pada 14 September 2017 bertempat di Auditorium LPP Yogyakarta, Jl Urip Sumoharjo No. 100 Yogyakarta.  Acara ini tidak hanya dihadiri oleh para mahasiswa baru dan segenap civitas akademika Politeknik Perkebunan LPP Yogyakarta, tetapi juga hadir para orang tua / wali mahasiswa baru, Ketua MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) Jawa Timur, mitra perusahaan perkebunan pemberi beasiswa yakni PTPN IV, PTPN XI, PT Sukses Mantap Sejahtera, PT Wadah Karya, PT GMM-BULOG, PT Bumi Maju Sawit, PT Triputra Agro Persada  dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Prosesi pembukaan tahun akademik ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta, Aries Budiwidodo, SE, MBA dan penyematan salempang secara simbolis kepada 5 perwakilan mahasiswa baru oleh Direktur Politeknik LPP, Ari Wibowo, ST., M.Eng. Kegiatan dimeriahkan oleh persembahan tari UKM Seni & Tari dan pertunjukan bela diri UKM Kempo serta diisi dengan kuliah perdana, penandatanganan MoU kerja sama, diskusi panel serta pertemuan antara orang tua/wali dengan pengelola Politeknik Perkebunan Yogyakarta.

Pada tahun akademik 2017/2018, sebanyak 128 dari 332 atau hampir 40% mahasiswa baru Politeknik Perkebunan LPP merupakan penerima beasiswa baik dari mitra perusahaan perkebunan maupun melalui Badan Layanan Umum BPDPKS. Direktur Penghimpun Dana BPDPKS, Herdrajat Natawidjadja hadir pada kesempatan ini untuk menyerahkan beasiswa secara simbolis sekaligus membawakan kuliah perdana bertajuk “Peran BPDP-KS dalam Mendukung Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.” Dalam pemaparannya, Herdrajat menekankan pentingnya komoditi kelapa sawit saat ini bagi perekonomian Indonesia beserta tantangan-tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama saat ini adalah ketersediaan SDM yang kompeten. Oleh karena itu, pemerintah melalui BLU BPDP-KS secara khusus menyediakan dana pendidikan berupa beasiswa untuk program D3 bagi anak petani kelapa sawit di Indonesia.

Untuk memperkuat jalinan kerjasama antara Politeknik Perkebunan LPP dan mitra-mitra maka di hadapan para mahasiswa baru dan orang tua/wali juga dilakukan penandatanganan MoU kerjasama yakni antara Politeknik LPP dengan PTPN IV, PTPN XI, PT. Sukses Mantab Sejahtera, PT Triputra Agro Persada dan MGBK Jawa Timur. Selanjutnya mitra perusahaan perkebunan yang diwakili  Tjandra Karya Hermanto selaku Managing Director Upstream PT Triputra Agro Persada, Alchudri Kurniawan, SH selaku HR & GA Division Head dari PT Sukses Mantap Sejahtera dan Drs. Didiek Budihardjo, M.M. selaku Ketua MGBK Jawa Timur dan Ir. Sukarji, MM selaku dosen senior Politeknik Perkebunan LPP menyampaikan diskusi panel bertajuk “Potensi Perkebunan terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia”. Para mahasiswa baru kemudian diarahkan untuk pengenalan kampus sementara itu orang tua/wali melakukan sharing dan diskusi dengan manajemen Politeknik Perkebunan LPP.